Peran aktif masyarakat terhadap kehidupan normal baru (new normal) terkait pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Sebab, new normal life menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang baru.

Setelah diterapkan nya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih berharap tidak akan menjadi pengembangan virus corona di Kota Prabumulih.

Artinya, dengan PSBB protokol kesehatan benar-benar harus kita lakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian yang dikatakan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM saat konferensi pers di gedung Pemkot Prabumulih, Selasa (02/06/2020). Corona atau covid-19 ini seperti penyakit-penyakit biasa seperti flu burung dan cacar, artinya corona tidak bakal hilang tapi sepanjang kita hidup bersih dan sehat insyallah virus corona ini bisa kita hadapi,” katanya.

Orang nomor 1 di Kota Prabumulih itu menjelaskan, proses transformasi ini tidaklah mudah. Sebab, masyarakat harus disiplin dan mengubah kebiasaan hidup yang sudah dijalani bertahun-tahun.

Kalau masyarakat ingin keluar dari PSBB mari kita sama-sama sering mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat di luar rumah, menjaga jarak sosial dan fisik, serta menghindari kerumuman massa,” ujarnya.

Karena itu, Ridho Yahya menandaskan, inilah waktunya masyarakat dituntut berperan secara aktif dan masif membantu pemerintah, untuk tidak hanya sadar dan taat kepada protokol kesehatan, tetapi juga untuk berhasil melewati prahara pandemi Covid-19 ini.

Bentuk dukungan dan apresiasi terhadap para pedagang dan pengecer dalam mensukseskan PSBB prabumulih. Tak hanya datang dari pemerintah kota yg terus mensosialisakan dan mempasilatasi para pedagang dan pembeli agar nyaman berdagang maupun belanja di terminal type B jalan lingkar timur, namun berbagai dukungan juga berasal dari kalangan masyarakat dan pengusaha.

Salah satu dukungan berasal dari H Mat Amin.Sag Anggota DPRD dari Partai PKS yang datang langsung meninjau lokasi juga terlihat sedang berbelanja. saat di wawancari Ia mengajak para pedagang dan pembeli untuk mematuhi Protokol kesehatan serta mensukseskan PSBB, dan selalu mendukung keputusan Pemerintah sepanjang untuk kebaikan bersama.

” Apalagi jalur jalan lintas ini sudah layak ada sarana publik baru dan sebagai alternatif pilihan bagi warga, selain itu juga untuk perkembangan Kota kedepan akan cepat tumbuh setelah PSBB kita akan mengevaluasi mengingat PTM cukup sempit dan menghindari kemacetan jalan sudirman tentunya keputusan apa yang ditetapkan Pemerintah kita dukung , “ungkapnya

Lanjutnya iapun mengajak kepada Rekan anggota DPRD lainya untuk mengajak dan menganjurkan keluraganya berbelanja ke pasar pagi di terminal jalan lingkar .

” Mungkin Teman teman Dewan lain sudah ada yang datang berbelanja ke pasar pagi, dan tidak ada salahnya juga bagi anggota Dewan untuk melihat kondisi dilapangan bagaimana situasi Pasar pagi sekalian belanja dan bersosialisasi, mungkin juga rekan Dewan lainnya sudah menganjurkan keluraganya agar belanja ke Terminal jalan lingkar ,”Tukasnya

Riska satu diantara pedagang mengaku senang dengan dikerahkannya seluruh OPD untuk belanja di pasar pagi Terminal Lingkar Timur. Dengan demikian diharapkan pembeli atau pengunjung pasar pagi makin ramai.

“Mudah-mudahan saja hal positif seperti ini bisa menambah pemasukan kita sebagai pedagang sayur. Dan kami juga merasa senang berdagang di sini karena lahannya yang luas dan nyaman,” imbuhnya.

Tak hanya datang meninjau lokasi terminal type B jalan lingkar timur, disela kesibukannya ustad amin juga menyempatkan mampir di beberapa pos jaga di kelurahan gunung ibul dan karang jaya untuk memberikan sedikit bantuan dan dukungan terhadap para medis dan petugas yg berjaga

Ada ada saja ulah warga prabumulih, ditengah pemerintah sedang sibuk-sibuknya melakukan program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yg dimulai hari ini Rabu 27 Mei 2020 . untuk mencegah penyebaran wabah COVID19 di Prabumulih.Sebagai warga yg baik taat akan aturan seharusnya mematuhi anjuran pemerintah untuk diam dirumah saja, jaga jarak, pakai masker dan menjauhi keramaian, namun tidak dengan ibu hyn(43) warga jalan Arimbi prabujaya justru membuat pusat keramaian berupa alat judi jekpot.Mendapat informasi dari masyarakat, Lurah prabujaya bersama babinkamtibmas dan Babinsa mendatangi kediaman ibu hyn Rabu malam( 27 Mei 2020) sekira pukul 21:00 atau pukul 09 malam mendapati kebenaran jika dikediaman ibu hyn dijadikan tempat perjudian jekpot yg tentunya tempat berkumpulnya para penggemar judi tsb.Lurah prabujaya SEPTA mengatakan jika ibu hyn ini sudah didatangi RT setempat dan diberi peringatan agar menutup tempat perjudian tsb namun tetap membandel. ” Kedatangan kami kesini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat melalui RT agar ibu hyn menutup tempat judi jekpot ini, apalagi kota Prabumulih sedang melakukan PSBB, jadi kami mohon agar warga mematuhi aturan-aturan yg diberikan pemerintah salah satunya dengan tidak melakukan kegiatan yg dapat menimbulkan keramaian, yah seperti judi jekpot ini” ujar SEPTABabinkamtibmas Hernawan mengungkapkan jika kali ini ibu hyn kita berikan peringatan terlebih dahulu agar tempat judi jekpot ini ditutup sampai seterusnya jika tetap melanggar maka pihak kepolisian akan mengambil langkah hukum.Sementara itu ALEX (48) warga sekitar mengatakan jika dengan adanya tempat judi jekpot ini membuat resah masyarakat. selain banyak orang luar yg datang keluar masuk , warga juga merasa terganggu dengan suara ribut teriakan pemain jekpot tsb, warga juga berharap agar pemerintah lebih serius menangani hal tsb agar warga masyarakat merasa aman dan nyaman dan kepada masyarakat agar sekiranya dapat mematuhi aturan pemerintah agar wabah COVID19 ini segera berlalu. ” Stop nian pak jekpot ini, lalu pacak segalo bentuk perjudian dak katek lagi di kampung kami ini, pokoknyo mokasih untuk pak lurah, pak polisi dan TNI yg telah menutup tempat jekpot ini” kata alek

Buntut penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diduga tidak tepat sasaran di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim menyebabkan ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa dan menuntut Kepala desanya mundur, Rabu dini hari (20/05/2020) sekitar pukul 01.00 WIB.
.
Tak hanya menuntut Kepala desa Pinang Banjar mundur dari jabatannya, warga juga meminta Bupati Muara Enim dan aparat penegak hukum untuk mengusut asset dan kekayaan miliknya, yang diduga berasal dari hasil korupsi selama menjabat Kades.
.
“Kami minta diusut asset dan harta pak kades ini yang diduga dari hasil korupsi,” ujar Mat Napik, salah satu warga disela aksi unjuk rasanya bersama warga desa lainnya.
.
Menurut dia, semenjak menjabat kepala desa, Jon Kanedi yang juga merupakan keponakan kandung dari kepala desa sebelumnya, telah banyak memiliki harta diantaranya telah memiliki beberapa pintu ruko (rumah toko) yang terletak di Desa Talang Taling, dan beberapa unit kendaraan mewah.
.
Sementara dihadapan ratusan warga dan pejabat Forkopimcam yang turun untuk menenangkan aksi massa, kepala desa Jon Kanedi menyatakan bersedia mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada pemerintah kabupaten Muara Enim.
.
“Bismillahirohmanirohim, Saya atas nama kepala desa Pinang Banjar, mulai saat ini siap dan bersedia mengundurkan diri, dan siap untuk menyerahkan jabatan kepada yang berhak untuk menjalankannya,” ucap Jon Kanedi.
.
Sementara itu, menyikapi gejolak massa dan pernyataan kepala desa Pinang Banjar, Camat Gelumbang Syarkowi S.Sos berjanji akan memprosesnya dan menyerahkannya ke pemerintah kabupaten Muara Enim.
.
“Kita akan proses dan akan kita ajukan kepada Bupati Muara Enim,” tegas Syarkowi, singkat, usai mendengarkan pernyataan sikap Kades Pinang Banjar.
.
Dari pantauan, terlihat puluhan personel gabungan Polsek Gelumbang, dan Koramil 404-01 Gelumbang, turun mengamankan aksi unjuk rasa, yang digelar massa dari mulai Selasa malam (19/05) pukul 21.00 WIB hingga Rabu dini hari pukul 01.30 Wib tadi. .
.
Sumber : sumateranews.co.id
Video : istimewa

#viralpbm #viralprabumulih

Pemerintah Kota Prabumulih pimpinan Ir.H.Ridho Yahya, MM melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan segera kembali mendistribusikan pangan (Sembako) tahap kedua kepada masyarakat akibat dampak Covid-19, selasa (19/5) sekaligus sebagai persiapan menjelang pemberlakuan pembatasan berskala besar (PSBB)

Sekda Kota Prabumulih elman ST pimpin operasi gabungan penertiban pemulung di jalan jalan protokol kota prabumulih, operasi gabungan tsb diikuti oleh Dinas Sosial, Satpolpp, Dishub, dan polres kota prabumulih.

Operasi dimulai pukul 16.00 wib pada hari ini minggu 10/05/2020. Terjaring lebih kurang 32 orang yg terdiri dari 22 orang dewasa dan 10 orang anak anak.

Sekda Kota prabumulih mengatakan bahwa operasi hari ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat terkait hal ini, selain itu ini juga sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid19 dikota prabumulih, dan pada hari ini kita lakukan pembinaan dan pendataan para pemulung ini, untuk selanjutnya nanti di pantau oleh camat/lurah setempat apakah mereka ini memang pekerjaannnya pemulung atau belum mendapat bantuan dari pemerintah sehingga memaksa mereka keluar rumah jika belum dapat bantuan akan kita berikan bantuan, Sejauh ini belum ditemukan warga dari luar kota prabumulih, apabila nanti nya di temukan pemulung dari kab / kota lain maka kita akan kembalikan dan koordinasikan dgn pemda setempat.

Walikota Prabumulih Ir. Ridho yahya mm juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat mengingat saat ini masih dalam pandemi covid19 agar kiranya dapat berdiam diri dirumah untuk sementara waktu, mengingat prabumulih saat ini dalam masa penurunan, kita takutnya nanti justru karena ketidak patuhan protokol kesehatan malah naik kembali, dan kepada para donatur saya himbau agar kiranya dapat memberikan bantuan langsung kerumah warga yg membutuhkan terkhusus warga tidak mampu disekitar rumah bpk/ibu semua, agar lebih tepat sasaran dan tidak memancing warga kita yg kurang mampu ini untuk keluar rumah, ujarnya

PRABUMULIH – Sungai Bungir di Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih mendadak menjadi tempat alternatif wisata murah dan gratis bagi masyarakat Prabumulih di saat pandemi COVID-19 dan awal Ramadhan.

Meski tak lebar dan luas seperti sungai pada umumnya, Sungai Bungir memiliki airnya yang jernih, air yang dingin seperti es, dan suasana alam dengan pepohonan yang lebat. Kondisi itu membuat banyak orang khususnya anak-anak dan remaja mendatanginya

Pengunjung sengaja datang hanya untuk berenang dan berendam sembari menghabiskan waktu menunggu beduk magrib berbuka puasa.

Tidak hanya pada hari Sabtu-Minggu, pada hari-hari biasa warga ramai mendatangi Sungai Bungir untuk sekedar menikmati suasan alam yang masih terjaga.

Dalam ayat:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“Mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat” (QS. Al Baqarah: 45)

mengapa dalam ayat ini sabar disebutkan lebih dahulu daripada shalat, padahal shalat adalah tiang agama?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab:

Allah Tabaraka Wa Ta’ala mendahulukan sabar karena sabar itu lebih luas dari shalat. Karena shalat adalah ibadah tertentu, sedangkan sabar lebih luas cakupannya. Bahkan shalat adalah bentuk dari sabar, karena shalat adalah bentuk ketaatan kepada Allah Azza Wa Jalla. Para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 macam:

1. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang senantiasa melaksanakan ketaatan
2. Sabar dari maksiat Allah, yaitu seseorang menahan diri untuk tidak melakukan maksiat
3. Sabar terhadap takdir Allah, yaitu seseorang menahan diri dari sikap menentang takdir Allah, bersabar atas takdir buruk yang menimpanya dan juga menahan diri dari sikap jengkel dan marah terhadap qadha dan qadar Allah.

Jadi yang ada dalam ayat ini adalah meng-athaf-kan yang khusus kepada yang umum. Dan shalat itu waktu pelaksanaanya relatif singkat, dan jiwa seseorang bisa bersabar untuk mengerjakannya dan cenderung mau untuk menegakkannya. Demikian.

Palembang, Sriwijaya Times news – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PROJO SUMSEL Feriyandi. SH mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan sanksi maksimal dan mencoret nama calon Kepala Daerah Petahana yang memanfaatkan Program Bantuan Sosial Covid-19.
Untuk itu DPD Projo Sumsel meminta Petahana atau Kepala Daerah yang maju kembali dalam Pilkada tidak memanfaatkan wabah virus corona deseas (COVID-19) untuk kepenting politik. Meskipun pelaksanaan Pilkada ditunda, kami berharap agar KPU tetap akan mengakibatkan sanksi bagi petahana, tegas Feri.

Senada sebelumnya yang disampaikan oleh anggota KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa aturan untuk pejabat yang menyalahgunakan jabatan itu tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Komite Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 angka 20 Tentang Pencalonan.

Karena Kepala Daerah aktif pada dasarnya dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon (lain) tertentu, jelas Hasyim.

Pasal 71 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 menyatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ketentuan lainnya diatur ayat (5) Pasal 71 menyatakan jika Petahana melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Daerah. Sementara ayat (6) Pasal yang sama berbagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai atat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terdapat kadus Kepala Daerah aktif terindikasi menyalahgunakan Bantuan Sosial pada masa Bencana Nasional Covid-19, harus dilihat apakah yang bersangkutan mencalonkan lagi dalam Pilkada atau tidak.

Sebelumnya anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalo mengebdus adanya dugaan Kepala Daerah melakukan Politisasi Program Bansos yang diberikan Kepala Pemerintahan Pusat untuk membantu masyarakat. Kepala Daerah, Bupati dan Walikota berpotensi maju kembali di Pilkada serentak Desember nanti, memasang atau menempelkan poster dirinya di Bansos yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Ratna menyatakan ada beberapa daerah yabg melakukan politisasi Bansos. Bawaslu telah mengimbau dengan menyurati para Kepala Daerah yang diduga melakukan politisasi Bansos tersebut. Imbauan agar tidak melakukan mengikut sertakan pelaksanaan Pilkada. Apalagi Bansos ini program Pemerintah katanya karena hal ini sangat tidak beretika. Masa semangat program pemerintah dimanfaatkan untuk politisasi. Kalau itu program pemerintah kiranya menggunakan lambang Pemda, tegas Ratna.

Dengan sangat mengecam sekali kepada calon petahana kiranya moment program bantuan Covid-19 ini jangan dimanfaat dan penyalahgunaannya, bila kedapatan dan ada lapiran masyarakat KPU jangan segan-segan mencoret calon tersebut, ujar Feriyandi. (edi)

PRABUMULIH – Pasien positif Covid-19 asal kota Prabumulih yang sembuh setelah menjalani isolasi kembali bertambah.